Jumat, 1 Februari 2013 – Kankemenag
Kemenag Manggarai Barat Sosialisasikan PMK No. 190 Tahun 2012

Labuan Bajo (Humas) – Dalam rangka meningkatkan kinerja aparaturnya serta mengurangi resiko penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran dan belanja negara, Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat, Kamis (31/1/2013) melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kegiatan yang dilangsungkan di Aula Kantor Kemenag Manggarai Barat dihadiri oleh para Kepala Madrasah Negeri, bendahara baik madarasah negeri maupun bendahara kantor serta beberapa staf dari Kantor Kemenag Mabar. Bertindak sebagai moderator kegiatan ini adalah Kasubag Tata Usaha Kemenag Manggarai Barat, Fransiskus X . Adi,S.Pd.

Dalam penjelasannya, Kepala Kantor Kemenag Manggarai Barat selaku narasumber menekankan kembali tentang pentingnya para pengelola anggaran mulai dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) serta Bendahara memahami betul berbagai aturan dan tata cara membayar berdasarkan PMK Nomor 190 Tahun 2012 agar pengelolaan anggaran berjalan secara baik dan benar.

PMK ini adalah rujukan utama dalam pengelolaan anggaran, oleh karena itu pelajari dan pahami semuanya secara baik. PMK ini juga memberi otoritas dan kewenangan tambahan pada kita sebagai pejabat pengelola keuangan sehingga pemahaman yang tepat atas tugas dan wewenang kita berdasarkan PMK Nomor 190 Tahun 2012 menjadi mutlak. Ini juga makin penting untuk para bendahara karena memberi porsi bendahara untuk lebih otonom meskipun tetap berpedoman pada aturan yang ada” tegasnya sambil tetap mengingatkan agar SBU (Standar Biaya Umum) selalu menjadi rujukan utama dalam eksekusi anggaran berbagai kegiatan agar kita tidak dipersalahkan secara administratif maupun hukum.

Sementara itu berkaitan dengan pencairan keuangan oleh bendahara dan penyelesaian tagihan, Karolus L.H Kejuru, ST yang bertindak sebagai pembicara kedua selaku PPK Sekretariat Kemenag Manggarai Barat menerangkan bahwa dengan adanya PMK Nomor 190/PMK.05/2013 ini, posisi Satker akan lebih otonom meskipun tetap berpedoman pada tata cara serta aturan yang ada sementara KPPN selaku bendahara negara lebih banyak pada posisi juru bayar. (JM)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.032577 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 396615
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.